'Gimana nasib saya Mbak, cuma punya sawah seperempat hektar kanan kiri punya tetangga semua ditanami sawit..saya mau makan nasi Mbak, bukan makan sawit', kalimat yang diucapkan dengan rasa kekecewaan dari seorang petani padi kepada ku, siang hari dimasa tugas ku.
Konflik, semua kita yang mendengar pasti tak ingin hal itu terjadi. Tapi konflik itu muncul disebuah kampung petani yang tak asing bagi ku. Padi tak salah tetapi sawit juga tak mau mengalah. Lahan yang dibuka oleh pemerintah pada masa percetakan sawah berfungsi sebagai lahan pertanian tanaman pangan, dan bukan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Kondisi yang terjadi saat ini banyak lahan sawah yang masih produktif beralih komoditi pada tanaman perkebunan. Tidak semua petani bangga dengan sawit, tetapi juga tidak semua petani puas dengan padi.
Aku terus menggali informasi tentang sebab mengapa sebagian petani di Kampung itu lebih tertarik dan beralih menanam sawit dan meninggalkan padi. Pada suatu diskusi dengan kelompok masyarakat ternyata faktor air menjadi alasan mereka untuk beralih komoditi.
Disaat musim tanam padi, pendistribusian air yang tidak merata sering mengakibatkan terjadinya keributan antara petani dan tak jarang adu fisik pun menjadi suatu pilihan. Air tidak salah, tetapi manusia harus bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaannya. Banyak petani yang belum memahami karakter sawit yang sangat rakus dengan air. Aneh..sulit air kok ganti tanaman rakus air.
Kita bisa tetap bisa menanam padi meski air sedikit, kita punya banyak rawa, embung yang bisa dimanfaatkan serta terus dijaga keberadaanya sebagai sumber cadangan air. Tidak melarang untuk menanam sawit tetapi lihat letak wilayah dan juga jenis tanahnya. Infrastruktur air yang baik juga harus diberikan kepada para petani oleh pemerintah karena petani juga taat membayar pajak, dengan infrastruktur air yang baik tentu konflik dapat terminimalisir.
Selain itu, Undang-undang, Peraturan pemerintah atau pun Peraturan Daerah yang menyangkut tata guna lahan atau tata ruang tidak akan menjadi koleksi pasal kalo bisa disosialisasikan secara tegas dan diterapkan kepada Masyarakat.
Konflik, semua kita yang mendengar pasti tak ingin hal itu terjadi. Tapi konflik itu muncul disebuah kampung petani yang tak asing bagi ku. Padi tak salah tetapi sawit juga tak mau mengalah. Lahan yang dibuka oleh pemerintah pada masa percetakan sawah berfungsi sebagai lahan pertanian tanaman pangan, dan bukan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Kondisi yang terjadi saat ini banyak lahan sawah yang masih produktif beralih komoditi pada tanaman perkebunan. Tidak semua petani bangga dengan sawit, tetapi juga tidak semua petani puas dengan padi.
Aku terus menggali informasi tentang sebab mengapa sebagian petani di Kampung itu lebih tertarik dan beralih menanam sawit dan meninggalkan padi. Pada suatu diskusi dengan kelompok masyarakat ternyata faktor air menjadi alasan mereka untuk beralih komoditi.
Disaat musim tanam padi, pendistribusian air yang tidak merata sering mengakibatkan terjadinya keributan antara petani dan tak jarang adu fisik pun menjadi suatu pilihan. Air tidak salah, tetapi manusia harus bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaannya. Banyak petani yang belum memahami karakter sawit yang sangat rakus dengan air. Aneh..sulit air kok ganti tanaman rakus air.
Kita bisa tetap bisa menanam padi meski air sedikit, kita punya banyak rawa, embung yang bisa dimanfaatkan serta terus dijaga keberadaanya sebagai sumber cadangan air. Tidak melarang untuk menanam sawit tetapi lihat letak wilayah dan juga jenis tanahnya. Infrastruktur air yang baik juga harus diberikan kepada para petani oleh pemerintah karena petani juga taat membayar pajak, dengan infrastruktur air yang baik tentu konflik dapat terminimalisir.
Selain itu, Undang-undang, Peraturan pemerintah atau pun Peraturan Daerah yang menyangkut tata guna lahan atau tata ruang tidak akan menjadi koleksi pasal kalo bisa disosialisasikan secara tegas dan diterapkan kepada Masyarakat.
No comments:
Post a Comment